Kolom

Tentang Memilih Untuk Tidak Memilih

Perayaan Tanpa Perayaan (Ilustrasi: Chanchanscraw)

“Tuhan, berikanlah suara-Mu, kepadaku.”

Bayangkan jika tidak memilih atau golput adalah suatu hal yang lumrah dalam pesta demokrasi Indonesia. Semuanya akan jadi biasa-biasa saja. Tak mungkin ada perdebatan tentang tidak tersebarnya surat suara dan surat undangan memilih. Tak ada warga yang merengek karena tidak masuk daftar pemilih. Tak ada kegiatan kampanye yang berlebihan dan tentunya pasti tak ada lembaga yang sembarangan mengeluarkan fatwa haram. Tapi sayangnya, Indonesia mungkin adalah negara yang belum lepas dari kebingungan-kebingungan yang diciptakan sejarah. Indonesia yang seharusnya sudah meninggalkan segala bentuk keterpaksaan, malah dalam kenyataannya semakin kelihatan sebagai negara oligarki.

Pesta demokrasi atau pemilihan umum (Pemilu) menjadi sebuah keterpaksaan bagi warga negara Indonesia. Banyak hal yang diatur secara purba dengan adanya fatwa haram tentang warga negara yang tidak memilih. Tapi apakah pemerintah memikirkan nasib warga negara yang tidak bisa menyampaikan suaranya ketika meng-iya-kan fatwa haram golput? Di Rumah Susun Jemondo Puspa Agro, Sidoarjo terdapat banyak warga negara yang ‘dipaksa’ golput. Mereka bisa dibilang  dimarjinalkan. Hak mereka dikoyak. Mereka adalah warga Syiah Sampang, Madura yang dipaksa meninggalkan tanah moyang mereka karena konflik agama. Apakah warga Syiah Madura itu berdosa ketika tidak menyampaikan suara mereka dalam Pemilu 2014? Ataukah memang suara mereka tidak dihitung sebagai warga Indonesia? Ataupun dianggap sebagai bagian yang menurut Majelis Ulama Indonesia sebagai yang haram? Lantas di mana Tuhan ketika terjadi permasalahan seperti ini?

Pertanyaan pun menguap begitu saja, tak ada yang sempat menjawab. Tuhan pun mungkin sedang sibuk. Bahkan yang seharusnya menjawab, para calon legislatif dan para petinggi partai. Eh malah para petinggi itu, justru memilih menyibukkan diri dalam penjualan wajah dan janji-janji yang mengarah pada kekosongan belaka. Seperti sebuah film porno Pemilu di Indonesia sebenarnya sudah tuntas ketika pertama kali dimulai, setelahnya tak lebih dari dusta belaka. Sejarah mencatat banyak kegagalan dalam pemilihan. Manipulasi, kolusi, bahkan yang paling parah adalah sekarang. Tentang paksaan yang tidak berdasar.

Lantas apa yang dijadikan dasar ketika warga negara Indonesia dipaksa untuk tetap memilih? Apakah atas dasar wajah besar yang dipampang di pinggir-pinggir jalan? Amplop-amplop yang disebar malam-malam? Ataukah atas nama Tuhan yang sebisa mungkin dieksploitasi untuk alat penggalang suara? Kita sudah lebih dari setengah abad merdeka tapi pembodohan dari para elit politik tetap saja ada. Apakah kemerdekaan hanya diartikan terbebas dari jajahan bangsa lain dan bukan dari bangsa sendiri?

Masyarakat dirongrong oleh aforisme-aforisme gelap para elit politik. Sebuah rekayasa yang disebut Antonio Gramsci sebagai hegemoni. Sampai pada akhirnya Indonesia sebagai bangsa yang oleh Bennedict Anderson disebut imagined community itu terguncang. Terjerembab. Masuk kedalam lubang hitam tak berujung. Kita berputar-putar mengulang sejarah yang sejak awal adalah bentukan para penguasa.

Para elite politik barangkali kesulitan menyadari itu semua, padahal imagined community bukanlah sesuatu yang sepenuhnya melebur jadi satu. Akan tetapi tetap merawat sifat majemuk. Apakah para calon pemimpin tahu itu? Ataukah malah sebaliknya membuat sebuah konstelasi yang dalam prosesnya selalu membidani lahirnya konflik. Kekuasaan tak bisa dilepaskan dari konflik. Fenomena perselisihan itu sudah dibuka semenjak proses menjajakan diri atau kampanye digelar. Para elite itu berbondong menjanjikan sebuah kekosongan, mengeksploitasi agama dan menuhankan hal yang baru. Mejilat para pakar dan tetua agama. Bahkan ada yang rela meminum air bekas rendaman kaki ketua partainya. Dari situ terlihat siapa yang sebenarnya terlihat bodoh dan dibodohi. Pra kondisi konflik yang menabur kekacauan di sekujur tubuh fenomena sosial kita.

Ketika persaingan semakin menjadikan para elit politik bertingkah kekanak-kanakan. Golput mungkin salah satu cara untuk mengurangi semua kegelisahan tentang segala yang dipaksakan. Golput juga mungkin bisa menjadi obat bagi saudara kita para pengungsi Syiah di Sidoarjo. Hilangnya rasa kemanusiaan membuat mereka dikoyak oleh sepi, lalu hak pilih mereka dirampas. Di sisi lain golput, sebagai instropeksi untuk para elite yang mencipta kekacauan. Muka-muka para elit bertindak seolah tanpa dosa atau bisa disebut nomad yang otaknya sudah disisihkan.

“Juru peta yang Agung, di manakah tanah airku?” Begitu tulis Goenawan Muhamad dalam puisinya yang berjudul ‘Tentang Seorang yang Terbunuh di Sekitar Hari Pemilihan Umum’. Ketika kita kehilangan apa yang kita sebut sebagai ‘tanah air’, apakah kita tetap harus memilih? Untuk apa? Apakah untuk kepentingan beberapa kelompok yang belum tentu bakal mengingat beberapa ribu orang yang memilih kelompok tersebut. Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus menyerahkan ini semua kepada Tuhan? Dimana letak Tuhan di saat seperti ini? Tuhan pun sudah tidak bisa dijadikan yang sakral karena juga ikut diperjualbelikan sebagai alat promosi para caleg. Para elite politik pun seperti merintih-rintih, “Tuhan, berikanlah suara-Mu, kepadaku.”

“Kami mahasiswa Indonesia, bersiap untuk menang

Bermain bilyar, game dan playstation

Jayalah sendiri Indonesia.”

Klakar yang reyah dan pukulan yang keras seperti ingin disampaikan The Panas Dalam di lagu yang berjudul ‘Mars Mahasiswa Indonesia’. ‘Jayalah sendiri Indonesia’ atau kapan Indonesia akan mencapai kejayaan? Tak ada yang tahu kecuali kita sebagai warga Negara Indonesia. Masih maukah kita dibohongi oleh para elit politik di negara kita sendiri? Lantas pertanyaan selanjutnya adalah; golput atau memilih? Juga tetap tak ada yang tahu.[]

 

Komentari
To Top